Komitmen Reformasi Birokrasi, Presiden Prabowo : Pejabat Yang Mempersulit Birokrasi Akan Dicopot Dari Jabatannya
![0ac15d3c19e856d8c14a668109f5189128619ccbb1274a9a1f76306ea222f63d.0](https://pasuruannews.com/app/uploads/2024/12/0ac15d3c19e856d8c14a668109f5189128619ccbb1274a9a1f76306ea222f63d.0.jpg)
Jakarta,pasuruannews.com – Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya terhadap reformasi birokrasi dengan pernyataan yang menjadi sorotan pejabat yang mempersulit birokrasi akan dicopot dari jabatannya. Dalam sebuah acara resmi, Prabowo menekankan pentingnya birokrasi yang efisien, cepat, dan melayani masyarakat.
“Pemerintah harus bekerja untuk rakyat. Jika ada pejabat yang memperlambat birokrasi dan menyusahkan masyarakat, tidak ada toleransi. Mereka akan kami tindak, bahkan dicopot!” ujar Prabowo dengan nada tegas.
Pernyataan ini selaras dengan semangat reformasi birokrasi yang bertujuan memperbaiki pelayanan publik serta mempercepat pembangunan. Sikap tegas ini juga dianggap sebagai upaya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Namun, masyarakat menantikan langkah konkret untuk merealisasikan janji tersebut. Pelayanan publik yang lamban dan berbelit-belit telah lama menjadi keluhan, sehingga pernyataan ini diharapkan tidak berhenti pada retorika.
Untuk mewujudkan komitmen ini, diperlukan:
- Mekanisme Pengawasan Transparan: Sistem yang mampu mengidentifikasi pejabat yang tidak kompeten atau menyalahgunakan wewenang.
- Penyederhanaan Prosedur: Langkah untuk menghilangkan celah praktik birokrasi yang merugikan masyarakat.
- Penegakan Tanpa Pandang Bulu: Penerapan sanksi tegas, termasuk kepada pejabat tinggi, guna menunjukkan konsistensi pemerintah.
- Pelibatan Publik: Rakyat harus diberi ruang untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan birokrasi melalui survei atau mekanisme pelaporan langsung.
Keberhasilan Prabowo dalam menjalankan janji ini akan menjadi tolok ukur keseriusannya terhadap reformasi birokrasi. Jika langkah nyata tidak segera diambil, pernyataan ini dikhawatirkan hanya menjadi slogan politik tanpa hasil nyata.
Dengan harapan besar dari masyarakat, reformasi birokrasi harus menjadi prioritas utama agar pelayanan publik semakin baik dan pemerintahan semakin dipercaya. (Red)