Sejumlah penggiat anti korupsi yang tergabung dalam Forum Transparansi (Fortrans) melakukan audiensi dengan Kejaksaan Negeri Bangil
PASURUAN, Sejumlah penggiat anti korupsi yang tergabung dalam Forum Transparansi (Fortrans) melakukan audiensi dengan Kejaksaan Negeri Bangil, terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan kekhawatiran terkait dampak negatif dari MoU Kejaksaan-Pemkab Pasuruan, Senen 23 Junu 2025 lsmail Makky, Koordinator Fortrans Pasuruan Timur, mengatakan ” adai kesan Aparat Penegak Hukum (APH) adalah “bagian dari pemerintah”, sehingga akan berpengaruh dalam penanganan kasus hukum khususnya kasus tindak pidana korupsi padahal saat ini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menemukan “salah penganggaran” Rp 7,8 miliar, hal tersebut bisa dimungkinan salah peruntukkanya, tidak sesuai sesuai HPS atau tidak ada dalam perencanaan ” ujarnya …