Tinjau SDN Petung III Pasrepan Yang Ambruk
Dengan ditemani,Pasuruannews.com,- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tri Agus Budiharto; Kepala Dinas Cipta Karya, Heru Farianto serta Kepala Pelaksana BPBD, Sugeng Hariyadi, Bupati Rusdi mengecek satu per satu ruangan di sekolah tersebut. Khususnya ruang kelas IV dan V yang atapnya ambrol dan sudah pasti tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) sampai selesai diperbaiki.
Kejadian tersebut membuat Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo turun ke lokasi, Senin (26/5/2025) siang
Menurutnya, ruang kelas IV dan V sudah tidak layak untuk digunakan sebagai tempat pembelajaran. Ia pun meminta pihak sekolah untuk sementara waktu memakai ruangan lain atau pun tempat lain menjadi kelas darurat sampai semuanya kembali seperti semula.
“Tadi saya sempat tanya Ibu Kepala Sekolah, dan ternyata yang kelas lima menempati ruang kelas enam, dan yang kelas empat menempati Polindes. Tidak apa-apa yang penting KBM tetap jalan dan anak-anak aman belajarnya,” katanya.
Mengenai langkah Pemkab Pasuruan, Mas Rusdi – sapaan akrab Bupati Pasuruan ini mengintruksikan OPD terkait untuk melakukan assesment kerusakan ruang kelas di SDN Petung 3 Pasrepan. Setelah itu barulah dapat ditentukan besaran anggaran yang dipergunakan untuk perbaikan, sesegera mungkin.
“Segera kita bangun lewat pergeseran anggaran atau dari sumber dana yang lain. Kita usahakan sesegera mungkin. Yang jelas assesment dulu, kemudian baru kita tentukan nominal dan perbaikannya,” imbuhnya.
Lebih lanjut Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan ini meminta pihak sekolah untuk memastikan ruangan lain yang digunakan sebagai kelas darurat, betul-betul aman bagi siswa belajar.
Apabila dirasa berpotensi membahayakan, ia meminta pihak desa untuk membantu sekolah agar KBM tetap berjalan.
“Lalau berbahaya sementara kita pindah dulu, monggoh bisa berembuh. Yang jelas KBM tidak mungkin jauh dari sekolah, karena siswanya ya kebanyakan warga sekitar sekolah juga,” tegasnya.
Pasca kejadian ini, Mas Rusdi mengimbau para Kepala Sekolah untuk aktif melapor ke Dispendik apabila ada potensi kerusakan bangunan yang bisa membahayakan keselamatan seluruh penghuni sekolah.(slh)