Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri Tegaskan Komitmen Capai Misi Swasembada Jagung

Jakarta, Pasauruannews.com,-Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo, selaku Pengawas Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, menegaskan komitmen Polri dalam mendukung misi swasembada jagung nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menggandeng Polri untuk membina petani serta menjaga ekosistem pertanian tetap sehat demi mendongkrak sektor pertanian, khususnya jagung.

 

“Di kuartal kedua ini, sesuai arahan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kami melaksanakan panen raya di lahan seluas 440 ribu hektare dengan estimasi hasil panen mencapai lebih dari 1 juta ton,” ujar Komjen Dedi di Dusun Kandasan, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (5/6/2025).

 

Komjen Dedi menyebut Polri berkomitmen mendukung target Kementan untuk memproduksi total 4 juta ton jagung sepanjang 2025. Ia menyampaikan bahwa hingga pertengahan tahun, produksi jagung meningkat 39 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

 

“Ini adalah komitmen kami untuk mencapai target 4 juta ton. Hingga semester satu ini, produksi sudah naik 39 persen dibanding semester satu tahun 2024,” ujarnya.

 

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan Indonesia saat ini mengalami surplus jagung. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan fokus mendorong ekspor dan memastikan harga beli jagung pascapanen tetap menguntungkan bagi petani.

 

“Kita surplus jagung, maka yang harus kita dorong adalah ekspor agar hasil panen terserap baik, harganya bagus, dan semangat bertani masyarakat meningkat,” kata Mendag.

 

Di lokasi yang sama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menuturkan ekspor jagung merupakan langkah strategis dalam menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Ia menyebut permintaan ekspor terus meningkat.

 

“Malaysia saja saat ini meminta 240 ribu ton per tahun atau lebih dari 20 ribu ton per bulan, hanya untuk komoditas jagung. Itu belum termasuk permintaan dari negara lain seperti Filipina,” ungkap Mendag.(Slh)