Diduga Penyaluran Bantuan Sapi di Desa Sidoluhur Jadi Sorotan, Sikap Pemdes Picu Pertanyaan Soal Transparansi

Malang,Pasuruannews.com – Dugaan persoalan dalam penyaluran program bantuan sapi di Desa Sidoluhur, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, menjadi sorotan masyarakat.

Minimnya penjelasan dari pihak pemerintah desa mengenai mekanisme penyaluran bantuan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan terkait transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Tim Investigasi Pasuruan News melakukan penelusuran lapangan dengan menghimpun keterangan dari sejumlah warga. Dari hasil penelusuran tersebut ditemukan sejumlah informasi yang mengindikasikan adanya dugaan ketidakterbukaan dalam pelaksanaan program. Namun seluruh informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi resmi dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Seorang warga berinisial P mengaku pernah diajak oleh seorang oknum kepala dusun berinisial L menuju kawasan Gunung Tumpuk untuk berfoto bersama sejumlah sapi yang diduga berkaitan dengan program bantuan pemerintah. Setelah kegiatan itu selesai, ia mengaku menerima uang sebesar Rp50.000.

“Saya pernah diajak foto bersama sapi, lalu diberi uang Rp50 ribu,” ungkap P kepada Tim Investigasi, Senin (29/06/2026).

Keterangan tersebut, menurut Tim Investigasi, juga diperkuat oleh seorang warga lain yang menggunakan nama samaran Mail, yang mengaku mengetahui peristiwa tersebut.

Saat dikonfirmasi di depan Balai Desa Sidoluhur, Kepala Dusun berinisial L tidak memberikan penjelasan terkait dugaan tersebut.

“Saya tidak berhak menjawab,” ujarnya singkat.

Tim kemudian meminta konfirmasi kepada Kepala Desa Sidoluhur berinisial M. Pada awalnya ia menyatakan tidak mengetahui persoalan yang ditanyakan.

“Saya tidak tahu apa-apa.” Ungkapnya.

Namun beberapa saat kemudian ia menyampaikan bahwa program bantuan sapi tersebut telah memiliki kelompok pengelola yang dibentuk di desa.

“Sudah ada kelompok pengurusnya.” Ungkapalnya.

Perbedaan pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana pengawasan dan pengetahuan pemerintah desa terhadap pelaksanaan program bantuan yang berlangsung di wilayahnya.

Penelusuran juga dilakukan di Dusun Blandongan. 

Seorang warga berinisial K mengaku telah dua kali mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan sapi, namun hingga kini tidak pernah memperoleh tanggapan dari pihak kelompok pengelola.

“Saya sudah daftar dua kali, tapi tidak pernah direspons oleh ketua kelompok.” Ujar K.

Sementara itu, Carik Desa Sidoluhur yang dihubungi melalui aplikasi WhatsApp menyatakan akan menindaklanjuti informasi tersebut.

“Siap, matur nuwun Pak. Segera saya tindak lanjuti dan saya kasih jawaban. Saya menuju ketua kelompok peternak dulu.” Ujar carik Desa Sidoluhur.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi maupun klarifikasi tertulis dari Pemerintah Desa Sidoluhur mengenai mekanisme penyaluran bantuan sapi, daftar penerima manfaat, dasar pembentukan kelompok peternak, maupun dasar penetapan penerima bantuan.

Apabila di kemudian hari aparat penegak hukum menemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan bantuan pemerintah, termasuk penyalahgunaan kewenangan, manipulasi data penerima, atau perbuatan lain yang melanggar hukum, maka pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis (Boss)