Pengadaan Mobdin Pimpinan dan Kegiatan Tidak Pro Rakyat, Mayoritas Fraksi di DPRD Kabupaten Pasuruan Menolak

Pasuruan, Pasuruannews.com – Pengadaan Mobil Dinas bagi Pimpinan Dewan di DPRD Kabupaten Pasuruan menurut mayoritas fraksi di DPRD Kabupaten Pasuruan menyatakan sepakat dan mendukung penuh pembatalan pengadaan mobil pimpinan dewan tahun 2026 ini.

Wakil rakyat tersebut mendukung penuh pengurangan program program aspirasi legistatif yang tidak urgent yang tidak berdampak kebutuhan layanan dasar Masyarakat.

Langkah ini di ambil sebagai konsekuensi logis atas terbitnya surat edaran mendagri No 800.1.5/3345.A /SJ tentang transformasi budaya kerja ASN, utamakan kegiatan rapat, Bimtek,seminar melalui daring pengurangan Perdin 50 persen ( dalam negri ) Perdin 70 persen ( luar negri).

H.Arifin, S sos ketua DPC PDI.P sekaligus sekretaris komisi II yang di konfirmasi awak media pada Minggu (12/04/26) menjelaskan dirinya mendukung sekali rencana pembatalan pengadaan mobil pimpinan dan juga kegiatan program legistatif yang akan di laksanakan tahun 2026.

“kami mendukung sekali pembatalan itu, karena kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, maka progam program yang tak urgent sebaiknya di pending dulu untuk di alihkan di kegiatan yang pro rakyat kecil serta program layanan dasar masyarakat” jelasnya.

Dirinya memastikan semua kader PDI.P yang duduk di legistif dipastikan semuanya mendukung kebijakan efesiensi tersebut.

“semua kader sepakat , tidak ada yang ngeyel soal pembatalan pengadaan mobil,sudah sepakat dialihkan untuk program dasar masyarakat” tambahnya pria asal Wonokoyo Beji ini.

 

 

Ketua Fraksi PKS Najib Setiawan menjelaskan seharusnya anggota DPRD harus mendukung kebijakan efesiensi melalui SE dari Mendagri tersebut yakni dengan melakukan pembatalan pengadaan mobil pimpinan dewan,pengurangan program usulan legislative yang tidak relevan dengan kondisi ekonomi Negara

“apalagi mobil pimpinan yang di pakai saat ini kondisi fisik dan tahun rakitan masih layak tahun 2023 sebaiknya di pending dahulu saja lah”jelasnya.

 

Eko Suryono Ketua Fraksi Gabungan

Dukungan all out di sampaikan oleh Eko Suryono, Ketua fraksi Gabungan , ia menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah menerbitkan aturan efesiensi saat kondisi ekonomi Negara lagi susah, maka seyogyanya para wakil rakyat di DPRD bisa mengoptimal anggaran yang ada untuk kepentingan rakyat

“kita sangat mengapresiasi Keputusan pimpinan yang membatalkan mobdil dinas thun 2026 ,ini bentuk komitmen dalam mendukung program pemerintah dan berpartisipasi aktif bagi mayarakat”jelas politisi Nasdem ini.(Usj)