Penerapan PPKM Darurat, Polda Jatim Melakukan Pengendalian Dan Pembatasan Mobilitas Masyarakat

SURABAYA,pasnews.com-Dalam pelaksanaan kegiatan PPKM Darurat yang dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Jajaran Polda Jatim melakukan pengendalian mobilitas masyarakat. Di jatim ada 7 (tujuh) titik perbatasan antar Provinsi dan ada 82 titik pengendalian antar rayon dan Kabupaten.

Apa yang akan dilakukan? untuk perbatasan antar provinsi, akan dilakukan pengecekan yang akan masuk ke wilayah jawa timur. Yang dicek adalah bebas Covid-19 Antigen 1X24 jam serta harus mempunyai keterangan keperluan ke Jatim.

Advertisement

“Jika seseorang ini tidak bisa menunjukkan hasil Antigen dan Surat keterangan, maka petugas akan meminta agar masyarakat dikembalikan ke tempat asal,” kata Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Latif Usman.

Karena saat ini sedang dilaksanakan PPKM Darurat, sehingga seluruh tempat wisata di Surabaya dan wilayah jatim lainnya, untuk sementara waktu ditutup. Selain itu tempat ziarah ditangguhkan selama PPKM Darurat.

“Selain itu untuk angkutan umum seperti bus, mungkin antar provinsi, perjalanan dari Jakarta ke Jatim. Sesuai intruksi Mentri Dalam Negeri, penumpang bus maksimal 70 persen dan penumpang wajib membawa hasil Rapid Antigen,” tambahnya.

Sementara itu untuk pengendalian antar rayon, di bagai menjadi 7 (tujuh) rayon yang diantaranya, Surabaya Raya, Malang Raya, Madiun Raya, Madura Raya, Tapal Kuda Raya, Tuban Raya dan Bojonegoro Raya.

“Di samping tujuh rayon ada peraturan Perwali dan Perbup. Yang mengharuskan orang masuk ke Kabupaten harus dilakukan pengecekan,” ujarnya.

Sementara itu di setiap batas kota akan di dirikan Pos. Yakni pos pembatasan mobilitas. Dimana petugas akan melakukan kegiatan rekayasa jalan maupun penutupan jalan dan akan melakukan patroli. Dimana tempat itu menjadi konsentrasi masyarakat berkumpul, sehingga harus di tutup.

“Seperti di Alun-alun, Taman Bungkul, Jalan Darmo, Tunjungan, Tugu Pahlawan, dan tempat lain seperti pasar maupun mal dan restoran harus sesuai dengan PPKM Mikro Darurat,” pungkasnya.

Ada 75 titik pembatasan mobilitas yang tersebar di 39 Kabupaten/ Kota dan 86 pos pengendalian. Selain itu kegiatan lain nantinya akan dilakukan edukasi, sosialisasi maupun penegakan protokol kesehatan yang sudah di maping.(AN)

Advertisement
TIM Redaksi

Recent Posts

DPRD bersama Pemkab Pasuruan Setujui Pinjaman Daerah untuk Pembangunan RSUD di Wilayah Selatan Kabupaten Pasuruan

Raci, pasuruannews.com - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan bersama Pemerintah Kabupaten…

11 jam ago

Gibran Rakabumi Raka Buka Suara Terkait Pengunduran Dirinya dari Wakil Presiden

Jakarta, Pasuruannews.com- Gibran Rakabuming Raka buka suara usai keputusan mengundurkan diri dari jabatan wapres diterima…

4 hari ago

Keluhan Petani Bulusari Direspons Cepat, Pemkab Pasuruan Turunkan Petugas Normalisasi Saluran Awar-Awar Jembrung I

Pasuruan,Pasuruannews.com,– Keluhan para petani terkait kondisi saluran pembuang Awar-Awar Jembrung I di Desa Bulusari, Kecamatan…

7 hari ago

Operasi Patuh Toba 2026, Pemko dan Polres Pematangsiantar Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Jelang Natal dan Tahun Baru

PEMATANGSIANTAR – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar bersama Polres Pematangsiantar mengajak seluruh masyarakat dan pengguna jalan…

2 minggu ago

Inovasi DEKAT Rutan Balige Tuai Apresiasi, Layanan Kunjungan Kini Lebih Mudah dan Modern

BALIGE – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Balige terus berinovasi meningkatkan kualitas pelayanan publik.…

2 minggu ago

Efisiensi Cuma di Atas Kertas? Ayi Suhaya Pertanyakan Kegiatan Pemkot Pasuruan di Hotel Mewah Kota Batu

Pasuruan,Pasuruannews.com,– Kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas SDM Perencana dan Penganggaran Tahun 2027…

2 minggu ago