“DPRD Pasuruan Geram Soal Pemberitaan KPK, Rudi Hartono Siap Tempuh Jalur Hukum”

Pasuruan,Pasuruannews.com,–10 Juli 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menyatakan keberatan keras terhadap sejumlah pemberitaan media nasional yang mengaitkan salah satu anggotanya dengan dugaan pemanggilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). DPRD menilai informasi tersebut tidak akurat, tidak melalui proses verifikasi yang benar, dan berpotensi menyesatkan opini publik.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada surat resmi dari KPK yang diterima lembaganya. “Kami pastikan tidak ada surat panggilan masuk ke DPRD. Kami sangat menyayangkan adanya pemberitaan yang tidak melalui proses konfirmasi terlebih dahulu,” ujar Samsul dalam konferensi pers di Gedung DPRD, Rabu (10/7/2025).

Samsul menyatakan bahwa informasi yang beredar tidak hanya keliru, tetapi juga berisiko mencoreng nama baik lembaga legislatif daerah. Ia menyebut bahwa DPRD Kabupaten Pasuruan selama ini berkomitmen mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi.

Namun demikian, ia juga menyoroti pentingnya media menjaga prinsip jurnalisme yang sehat dan berimbang, terutama dalam peliputan isu-isu sensitif yang menyangkut integritas lembaga negara.

“Kami menuntut agar media menjaga prinsip keberimbangan dan verifikasi fakta sebelum mempublikasikan berita, apalagi yang menyangkut citra lembaga negara,” tegasnya.

DPRD secara khusus menyoroti beberapa pemberitaan dari media nasional seperti Detik.com, Kompas.com, dan Antaranews, yang dinilai telah menyebarkan informasi tidak akurat dan tanpa konfirmasi langsung kepada pihak terkait. DPRD meminta hak jawab untuk dimuat secara proporsional di media-media tersebut, dan jika perlu dilakukan ralat atau koreksi terbuka atas pemberitaan yang telah terlanjur menyebar.

Sebagai langkah klarifikasi, DPRD juga telah melakukan komunikasi langsung dengan Deputi KPK Wilayah Jawa Timur. Hasil koordinasi menyebutkan bahwa tidak ada surat resmi atau pemanggilan terhadap anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, baik sebagai saksi maupun pihak yang terkait dalam kasus dugaan korupsi dana hibah.

Salah satu anggota DPRD yang disebut dalam pemberitaan, Rudi Hartono, juga memberikan klarifikasi terbuka. Ia membantah dengan tegas keterlibatannya dalam kasus dana hibah maupun adanya panggilan dari KPK.

“Saya tidak tahu-menahu soal dana hibah, apalagi dipanggil KPK. Sejak kemarin saya hanya berada di rumah dan tidak menerima surat atau panggilan apa pun,” ujar Rudi.

Rudi juga mengungkapkan keberatannya atas penggunaan foto pribadinya dalam pemberitaan yang menurutnya tidak kontekstual dan merugikan secara psikologis.

“Ini sudah mengarah pada pembunuhan karakter. Keluarga saya terguncang secara psikologis. Kami pertimbangkan untuk menempuh jalur hukum karena ini menyangkut nama baik,” ujarnya dengan nada kecewa.

Lebih lanjut, Rudi menyatakan akan melaporkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum dan Dewan Pers, sebagai upaya pembelaan terhadap nama baik pribadi dan juga lembaga DPRD yang ia wakili.

“Kami tidak bisa tinggal diam. Ini bukan hanya soal pribadi, tetapi menyangkut martabat dan integritas sebagai wakil rakyat,” tegasnya.

Dalam pernyataan resminya, DPRD Kabupaten Pasuruan menegaskan komitmennya untuk tetap bekerja dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Namun, DPRD juga berharap seluruh insan pers tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik, serta menjunjung prinsip kebenaran dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Kami ingin menjaga marwah lembaga legislatif daerah. Kritik boleh, tapi harus berdasarkan fakta dan disampaikan dengan cara yang etis dan adil,” tutup Samsul.

DPRD mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya dan tetap bijak dalam menyikapi setiap pemberitaan. Ke depan, DPRD berharap semua pihak dapat saling mendukung untuk menjaga iklim demokrasi, kepercayaan publik, dan kehormatan lembaga negara.(Ag)