Polri Tegaskan Ijazah Jokowi Asli dan Sah, Tidak Ditemukan Unsur Pidana

Jakarta ,Pasuruannews.com,-Bareskrim Polri menegaskan bahwa dokumen ijazah Joko Widodo dinyatakan asli dan sah berdasarkan hasil penyelidikan dan uji forensik yang mendalam. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri di Lobby Utama Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (22/5).

 

Advertisement

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan menyusul pengaduan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang melaporkan dugaan pemalsuan ijazah S1 milik Jokowi.

 

“Kami telah memeriksa 39 orang saksi, termasuk pihak UGM, alumni, dosen, pihak SMA, serta satu orang teradu, yaitu Joko Widodo. Dari seluruh hasil pemeriksaan dan uji laboratorium forensik, dapat kami simpulkan bahwa dokumen ijazah Joko Widodo adalah asli dan sah,” ujar Brigjen Pol. Djuhandhani.

 

Polri menyampaikan bahwa laporan tersebut mencantumkan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 263, 264, dan 266 KUHP, serta Pasal 68 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun dari hasil pendalaman, tidak ditemukan indikasi tindak pidana.

 

Dalam penyelidikan yang mencakup 13 lokasi, termasuk SMA Negeri 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada, ditemukan sejumlah dokumen pendukung mulai dari STTB, formulir pendaftaran, Kartu Hasil Studi, surat keterangan praktek, hingga ijazah asli. Semua dokumen tersebut telah diuji secara forensik dan dinyatakan identik serta valid.

 

“Ijazah asli S1 dengan nomor 1120 telah diuji secara forensik, dan dinyatakan identik dengan dokumen pembanding. Skripsi juga ditemukan dan terbukti dibuat dengan mesin ketik serta teknik cetak sesuai periode 1985,” jelas Brigjen Djuhandhani.

 

Lebih lanjut, Polri juga menegaskan bahwa TPUA tidak terdaftar secara resmi sebagai lembaga berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM.

 

Meski telah menyimpulkan tidak adanya unsur pidana, proses masih berada pada tahap penyelidikan. Polri belum menaikkan kasus ke tahap penyidikan karena tidak ditemukan dasar hukum yang cukup.

 

“Kami masih fokus pada penuntasan penyelidikan. Mengenai potensi pertanggungjawaban hukum atas laporan yang tidak berdasar, itu bisa saja dilakukan jika memenuhi unsur pidana. Namun untuk saat ini, belum ada proses ke arah sana,” tandasnya.(Slh)

Advertisement
TIM Redaksi

Recent Posts

DPRD bersama Pemkab Pasuruan Setujui Pinjaman Daerah untuk Pembangunan RSUD di Wilayah Selatan Kabupaten Pasuruan

Raci, pasuruannews.com - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan bersama Pemerintah Kabupaten…

8 jam ago

Gibran Rakabumi Raka Buka Suara Terkait Pengunduran Dirinya dari Wakil Presiden

Jakarta, Pasuruannews.com- Gibran Rakabuming Raka buka suara usai keputusan mengundurkan diri dari jabatan wapres diterima…

4 hari ago

Keluhan Petani Bulusari Direspons Cepat, Pemkab Pasuruan Turunkan Petugas Normalisasi Saluran Awar-Awar Jembrung I

Pasuruan,Pasuruannews.com,– Keluhan para petani terkait kondisi saluran pembuang Awar-Awar Jembrung I di Desa Bulusari, Kecamatan…

7 hari ago

Operasi Patuh Toba 2026, Pemko dan Polres Pematangsiantar Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Jelang Natal dan Tahun Baru

PEMATANGSIANTAR – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar bersama Polres Pematangsiantar mengajak seluruh masyarakat dan pengguna jalan…

2 minggu ago

Inovasi DEKAT Rutan Balige Tuai Apresiasi, Layanan Kunjungan Kini Lebih Mudah dan Modern

BALIGE – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Balige terus berinovasi meningkatkan kualitas pelayanan publik.…

2 minggu ago

Efisiensi Cuma di Atas Kertas? Ayi Suhaya Pertanyakan Kegiatan Pemkot Pasuruan di Hotel Mewah Kota Batu

Pasuruan,Pasuruannews.com,– Kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas SDM Perencana dan Penganggaran Tahun 2027…

2 minggu ago