FORMAT LAYANGKAN SURAT KE KPK, UNTUK LAKUKAN SUPERVISI TERHADAP PENANGANAN KASUS DUGAAN KORUPSI DANA HIBAH KONI KOTA PASURUAN

 

PASURUAN, PASURUANNEWS.COM,- Kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang saat ini sedang ditangani oleh polres kota pasuruan mendapatkan sorotan dari penggiat anti korupsi FORMAT (Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan), Kamis 24 April 2025.

Advertisement

 

Dalam audiensi yang digelar di Mapolresta Pasuruan, Kasat Reskrim Khoirul Mustofa mengatakan ” Kasus KONI bukan pengaduan dari masyarakat melainkan laporan informasi kepolisian karena jika polisi mengetahui adanya indikasi tindak pidana korupsi, mereka dapat membuat laporan resmi kepada pimpinan mereka di internal kepolisian, dan selanjutnya dapat dilanjutkan ke penyidik untuk proses penyelidikan dan penyidikan ” ujarnya

 

Ditambahkan pula bahwa polisi tidak memberikan SP2HP karena pelapornya adalah kepolisian, dan kita tidak memberikan keterangan apapun karena ini menyangkut materi penyelidikan, namun jika masyarakat memberikan informasi atau data terkait dengan kasus KONI ini silakan disampaikan ke penyidik ” imbuhnya

 

Kabag. OPS Polresta Pasuruan Miftakhul mengatakan ” dalam pelaporan mengenal azas ne bis in idem dalam pelaporan berarti seseorang tidak dapat dituntut atau dihukum dua kali untuk tindak pidana yang sama yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan berkekuatan hukum” ujarnya

 

Ismail Makky ketua FORMAT (Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan) mengatakan ” bahwa terhitung sejak tanggal 14 Januari dimulai pelaporan informasi kepolisian sampai tgl 24 April sudah 100 hari, artinya kasus KONI belum memberikan perkembangan yang signifikan, karena tinggi resistensi dan berpotensinya terjadi intervensi oleh pihak lain, maka FORMAT segera melakukan permohonan supervisi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), supervisi dalam kasus korupsi ini adalah pengawasan, penelitian, atau penelaahan yang nantinya akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap instansi yang berwenang menangani perkara korupsi, seperti Kepolisian dan Kejaksaan” ujarnya

 

Ditambahkan pula tujuan supervisi ini adalah untuk mempercepat penyelesaian kasus KONI, meningkatkan sinergi antar instansi, dan memastikan efektivitas dalam pemberantasan korupsi, dan tentu dalam surat tersebut kita lampirkan bukti bukti yang berkaitan kasus tersebut” ujarnya.(Slh)

Advertisement
TIM Redaksi

Recent Posts

DPRD bersama Pemkab Pasuruan Setujui Pinjaman Daerah untuk Pembangunan RSUD di Wilayah Selatan Kabupaten Pasuruan

Raci, pasuruannews.com - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan bersama Pemerintah Kabupaten…

4 jam ago

Gibran Rakabumi Raka Buka Suara Terkait Pengunduran Dirinya dari Wakil Presiden

Jakarta, Pasuruannews.com- Gibran Rakabuming Raka buka suara usai keputusan mengundurkan diri dari jabatan wapres diterima…

4 hari ago

Keluhan Petani Bulusari Direspons Cepat, Pemkab Pasuruan Turunkan Petugas Normalisasi Saluran Awar-Awar Jembrung I

Pasuruan,Pasuruannews.com,– Keluhan para petani terkait kondisi saluran pembuang Awar-Awar Jembrung I di Desa Bulusari, Kecamatan…

7 hari ago

Operasi Patuh Toba 2026, Pemko dan Polres Pematangsiantar Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Jelang Natal dan Tahun Baru

PEMATANGSIANTAR – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar bersama Polres Pematangsiantar mengajak seluruh masyarakat dan pengguna jalan…

1 minggu ago

Inovasi DEKAT Rutan Balige Tuai Apresiasi, Layanan Kunjungan Kini Lebih Mudah dan Modern

BALIGE – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Balige terus berinovasi meningkatkan kualitas pelayanan publik.…

1 minggu ago

Efisiensi Cuma di Atas Kertas? Ayi Suhaya Pertanyakan Kegiatan Pemkot Pasuruan di Hotel Mewah Kota Batu

Pasuruan,Pasuruannews.com,– Kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas SDM Perencana dan Penganggaran Tahun 2027…

2 minggu ago